BLORA - Setelah menyelesaikan proses pengurusan di ESDM, Pemkab Blora telah mengadakan koordinasi lebih lanjut. Namun, hingga saat ini, meski demikian, Pemerintah Blora telah menyiapkan program awal, yaitu mengumpulkan para penambang terlebih dahulu.

"Setelah penambang terkumpul, kami akan bertemu dengan PPMSTL untuk evaluasi langkah selanjutnya," ujar wakil Bupati Sri Setyorini, di sela sidang Paripurna, Sabtu (5/7/2024).

Wakil Bupati yang akrab disapa Bu Dhe Rini itu juga mengonfirmasi bahwa izin operasi untuk wilayah Semanggi dan Ledok telah dikeluarkan sejak kunjungannya ke Jakarta beberapa bulan lalu.

"Saya memastikan izin tersebut sudah terbit sebelum kembali ke daerah," tambahnya.

Bu Dhe Rini menyoroti adanya tekanan dari Pertamina terhadap beberapa desa, meski belum melihat langsung kondisi di Semanggi.

"Untuk Ledok, saya sempat melihat sekilas, tetapi perlu data lebih detail agar tidak terjadi kesalahan informasi," jelasnya.

Dia menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengelola Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan sumber daya.

"Jika ada izin dari ESDM, tanggapan dari Badan Musyawarah Keuangan (BKM juga perlu diperhatikan," ujarnya.

Lanjutnya, bahwa peningkatan produksi sumber daya dapat memberikan manfaat bagi APBD. Ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, dia mengakui adanya tantangan, seperti sumur tua yang produksinya mandek dalam 4-5 bulan terakhir.

"Kita perlu segera merapatkan barisan untuk mencari solusi, termasuk mengevaluasi perubahan anggaran dan merencanakan langkah strategis," tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan solusi bagi masyarakat yang bergantung pada penambangan, termasuk memastikan adanya anggaran yang dialokasikan untuk program terkait.

"Kami akan segera menyusun rencana tindak lanjut setelah pembahasan anggaran selesai," pungkasnya.*team website.